Jakarta, Wartasembilan.com,- Kejagung usut keterlibatan TNI-Polri aktif dalam kasus penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026. Fakta terbaru disampaikan Kejaksaan Agung setelah menetapkan seorang anggota Polri aktif sebagai tersangka pada Kamis (2/7/2026).
Tersangka tersebut adalah Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan (LMI), yang menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program MBG.
Penyidik menyatakan LMI diduga berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Dugaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang tengah diusut Kejagung.
Selain menetapkan anggota Polri aktif sebagai tersangka, Kejagung juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang anggota TNI aktif berpangkat Kolonel berinisial BU.
Dugaan Peran Oknum TNI
Kolonel BU diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyidik menduga BU terlibat dalam proses pengadaan sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari program MBG.

Dugaan penyimpangan meliputi pengaturan penyedia hingga indikasi penggelembungan harga yang berpotensi merugikan keuangan negara. Meski demikian, Kejagung belum menetapkan BU sebagai tersangka. Status hukumnya masih dalam tahap pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut.
Baca juga: Audensi Pedagang Gajah Mada Bersama Wabup Mimik
Penanganan Melalui Mekanisme Koneksitas
Karena melibatkan prajurit TNI aktif, Kejagung memastikan penanganan perkara terhadap Kolonel BU akan dilakukan melalui mekanisme koneksitas. Proses tersebut melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) bersama aparat penegak hukum militer sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejagung menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum tanpa membedakan latar belakang institusi.
Penyidikan Terus Dikembangkan
Penyidik masih terus mengembangkan perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Kejagung usut keterlibatan TNI-Polri dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap aliran dana, proses pengadaan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab.
Kejagung menegaskan pengusutan kasus ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program strategis nasional. Penyidikan diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan baik, sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kasus ini masih terus berkembang, dan Kejagung membuka kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup dalam proses penyidikan.
M Zul

One thought on “Kejagung Usut Keterlibatan TNI-Polri di MBG, Polri Aktif Tersangka”